Anggota DPRK Nagan Raya Desak PT KIM Selesaikan Sengketa Lahan, Minta Operasi Dihentikan Sementa

Nagan Raya, Bihaba.co — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, Aris Munandar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendesak PT KIM agar segera menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat yang hingga kini belum menemui titik terang.

Menurut Aris, konflik agraria yang berlarut-larut tidak memberikan manfaat bagi pihak mana pun, terutama masyarakat yang terdampak langsung. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial jika tidak segera ditangani secara serius.

“Persoalan ini sudah terlalu lama dibiarkan dan tidak menguntungkan siapa pun. Kami meminta PT KIM segera menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat,” ujar Aris Munandar, Jumat (23/1/2026).

Selain mendesak penyelesaian konflik, Aris juga meminta agar operasional PT KIM dihentikan sementara hingga persoalan Hak Guna Usaha (HGU) benar-benar diselesaikan secara tuntas dan adil.

“Jika keberadaan perusahaan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, lebih baik operasionalnya dihentikan sementara. Masih banyak perusahaan lain yang ingin berinvestasi di Nagan Raya,” tegasnya.

Aris menjelaskan, HGU PT KIM diterbitkan pada tahun 2015 dengan luas mencapai 1.343,4 hektare yang tersebar di wilayah Babah Rot, Blang Baro Rambong, dan Bumi Sari, Kabupaten Nagan Raya. Namun, dalam praktiknya, lahan tersebut diduga tumpang tindih dengan lahan milik masyarakat setempat.

Untuk itu, Aris berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat mengambil langkah tegas serta berperan aktif sebagai mediator yang adil agar konflik agraria tersebut segera menemukan solusi.

“Kami berharap semua pihak, termasuk pemerintah daerah, dapat duduk bersama menyelesaikan persoalan ini secara adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.