BEM FT UTU Dukung Evaluasi Ketua DPM: Kepemimpinan Rusak, Undangan Rapat Cuma Lewat WhatsApp

Aceh Barat, Bihaba.co — Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar (BEM FT UTU) menyatakan dukungan penuh terhadap sikap kritis yang disampaikan oleh Wakil Ketua I DPM UTU, Fahriza adhelina.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua BEM FT UTU dalam pernyataan resminya pada Rabu, (14/05/2025).

Ketua BEM FT UTU, Farid Maulidian, menyebutkan bahwa apa yang diungkapkan Fahriza adhelina adalah cerminan nyata dari keresahan kolektif banyak lembaga,terutama menyangkut lemahnya koordinasi, rusaknya mekanisme, dan kacaunya sistem kepemimpinan Ketua DPM UTU.

“Kami sebagai lembaga eksekutif di fakultas, sudah terlalu sering menghadapi kekacauan teknis akibat kepemimpinan DPM Universitas yang tidak tertib, tidak transparan, dan cenderung otoriter,” ujar Farid dalam pernyataan resmi.

Farid mengungkapkan bahwa undangan untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang terakhir bukan dalam bentuk surat resmi, sebagaimana mestinya dalam tata kelola organisasi mahasiswa.

Sebaliknya, undangan hanya dikirim melalui pesan WhatsApp, yang disampaikan pada pukul 11.40 WIB untuk rapat yang dijadwalkan pukul 19.30 WIB di hari yang sama.

“Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, ini penghinaan terhadap sistem. Apakah pantas lembaga sebesar DPM UTU menyampaikan agenda resmi hanya lewat WhatsApp dan bahkan tanpa notulen atau dasar tertulis?” tegas Farid.

RDP yang dijadwalkan tersebut akhirnya tidak terlaksana karena minimnya kehadiran peserta. Dari 12 lembaga yang seharusnya hadir, hanya 4 yang datang: BEM FT, BEM FPIK, DPM FT, dan DPM FP. Ketidakhadiran mayoritas lembaga menjadi bukti bahwa forum tidak disiapkan dengan matang dan tidak dijalankan secara profesional.

Farid juga menyayangkan sikap Ketua DPM yang justru melempar tanggung jawab tanpa dasar jelas.

“Saat ditanya oleh salah satu ketua lembaga, jawabannya hanya, Jadi Pak, untuk RDP kali ini diwakilkan sama Sekjend dan Wakil dulu, karena ada agenda juga di luar sama WR 3.’ Ini jawaban yang tidak pantas keluar dari seorang Ketua lembaga legislatif universitas,” tegasnya.

BEM FT UTU menyatakan bahwa saat ini sudah saatnya MPM UTU bertindak sebagai pengawas tertinggi dalam sistem kelembagaan mahasiswa. Farid menegaskan bahwa evaluasi terhadap Ketua DPM UTU bukan lagi opsi, melainkan keharusan.

“Kami tidak ingin dipimpin oleh seorang Ketua yang tidak paham tata organisasi, tidak punya ketegasan, dan tidak layak secara etika maupun struktur. Kepemimpinan seperti ini harus dihentikan demi keberlangsungan kelembagaan mahasiswa yang sehat,” ujar Farid.

Farid menyatakan bahwa BEM FT UTU akan terus berada di barisan yang memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas kelembagaan, serta mendukung setiap upaya koreksi terhadap kepemimpinan yang menyimpang.

“Kami bukan oposan, kami mitra yang berpikir waras. Tapi kalau sistem dibajak oleh kepentingan individu, maka melawan adalah kewajiban.” tutupnya