Mahasiswa Deklarasi AMAN Aceh dan Gelar Dialog Kebangsaan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran

Banda Aceh, Bihaba.co – Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Wilayah Aceh menggelar Deklarasi dan Dialog Kebangsaan bertema “Menyambut Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Kebijakan, Harapan, dan Dukungan Kaum Muda” di Cafe Collesium Pango Raya, Banda Aceh, Senin (27/10/2025).

‎Koordinator AMAN Wilayah Aceh, Syafyuzal Helmi, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang refleksi serta dialog terbuka bagi kaum muda dalam menilai arah kebijakan pemerintah selama satu tahun terakhir.

‎Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan nasional agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

‎AMAN menjadi wadah pemersatu gerakan mahasiswa dan pemuda Nusantara dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, bersih dari oligarki, serta mendukung terwujudnya Indonesia emas,” ujar Helmi.

‎Dialog ini menghadirkan tiga narasumber utama: Zulfata (Direktur Lembaga Inovasi Indonesia), Amelda Riski (Ketua Kohati BADKO HMI Aceh), dan M. Furqan, S.H., M.Kn. (Founder NOTAF Ruang Kolaborasi). Ketiganya memberikan pemikiran konstruktif mengenai capaian, tantangan, dan harapan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.

‎Zulfata menekankan pentingnya peran AMAN sebagai jembatan antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Ia berharap mahasiswa tampil aktif serta progresif dalam menyuarakan kebutuhan rakyat dasar.

‎”Mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi pelaku perubahan sosial yang berpihak pada kebenaran dan keadilan,” tegasnya.

‎Ia juga menekankan bahwa kritik dan dukungan harus berjalan beriringan demi menjaga arah pembangunan nasional.

‎sementara itu, Amelda Riski menyoroti peran strategis perempuan dalam perpolitikan nasional. Ia menyebut keterlibatan perempuan bukan sekadar pemenuhan kuota, melainkan sebagai kekuatan moral dan intelektual yang memperkaya kebijakan publik.

‎“Perempuan memiliki cara pandang yang lebih empatik dan visioner, sehingga mampu mendorong kebijakan yang inklusif dan berkeadilan,” ungkapnEma

‎Ia percaya perempuan memegang bagian penting dalam keberhasilan implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas

‎Narasumber ketiga, M. Furqan, menitikberatkan perlunya penguatan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurutnya, pengembalian nomenklatur gampong sebagai unit pemerintahan terendah menjadi langkah penting menjaga identitas dan kearifan lokal.

‎“Penataan struktur pemerintahan lokal hingga dusun menjadi bentuk nyata desentralisasi yang berorientasi pada partisipasi masyarakat,” jelasnya.

‎Di akhir kegiatan, Helmi menegaskan dukungan AMAN Aceh terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran dalam upaya memperkuat pembangunan nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Meski demikian, mahasiswa tetap akan memainkan fungsi kontrol.

‎“Dukungan bukan berarti menutup ruang evaluasi. Kami ingin menjadi mitra kritis dan kolaboratif untuk memastikan kebijakan pemerintah selaras dengan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

‎Helmi turut mengajak mahasiswa Aceh untuk tidak apatis terhadap politik, tetapi hadir sebagai agen perubahan yang menjaga nilai kebangsaan dan kearifan lokal dalam mendorong kemajuan Indonesia.